VIRAL24.CO.ID – Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meyakinkan masyarakat dan Anggota DPR RI tentang kesiapan dan kondusifitas selama pelaksanaa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 23 kabupaten/kota se Sumut sejak digelar hingga diumumkannya pemenang dalam pesta demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 secara virtual yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan sejumlah legislator lainnya, di Pendopo Rumah Dinas, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (23/11). Turut hadir Sekdapov Sumut R Sabrina, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan, Komisioner KPU dan Bawaslu kebupaten/kota (langsung/virtual) serta pemerintah kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan bahwa sampai saat ini, situasi pandemi Covid-19 masih terus dilakukan penanganan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Meskipun diakuinya masih ada beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, namun hampir semua kabupaten/kota sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kesiapan puncak pesta demokrasi 9 Desember 2020 mendatang.
Dengan begitu, kata Gubernur, Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota terutama yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, melalui Satgas yang ada serius menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu untuk suksesnya pesta demokrasi ini lanjutnya, pihaknya berusaha menjaga netralitas aparatur (ASN).
Ditegaskan Edy, siapapun yang berusaha memecah belah dan membuat rakyat takut, aturan main yang berlaku akan membuatnya mendapatkan sanksi tegas. Termasuk bagi pelanggar peraturan, akan ditindak. Sebab menurutnya, Pilkada adalah pesta rakyat.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebutkan bahwa kedatangan pihaknya ke Sumut dalam rangka memonitoring kesiapan dan perkembangan yang ada terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Apalagi kali ini, suasana pandemi Covid-19 membuat banyak perubahan dan penyesuaian terhadap aturan yang ada.
Dirinya menekankan bahwa indikator kesuksesan Pilkada serentak kali ini ada tiga. Pertama seluruh tahapan berjalan baik. Kedua tingkat pertisipasi pemilih tinggi sebagaimana ditetapkan targetnya secara nasional sebesar 77,5%, serta ketiga keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat dari masalah pandemi Covid-19.
Menanggapi soal keamanan, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menyampaikan kesiapan pihak kepolisian dalam mengamankan jalannya tahapan Pilkada serentak 2020. Ada 12.350 personel dikerahkan untuk itu, dengan persentase 2/3 dari total jumlah personel yang ada di Sumut yakni 20.669 orang.
Martuani juga menyampaikan bahwa ada TPS yang masuk kategori aman (18.502 TPS), rawan (1.223), sangat rawan (179) dan TPS khusus (15 TPS). Adapun jumlah penempatan personel pengamanan disesuaikan dengan kategorisasinya. Termasuk juga dukungan dari personel TNI, jajaran Kodam I/BB.
Begitu juga soal pengamanan logistik, kata Kapolda, mulai dari pencetakan, pengiriman hingga pendistribusian, dilakukan oleh TNI/Polri. Semua diantisipasi dari segi jumlah dan kualitas barangnya. Dengan demikian, semua perjalanan persiapan Pilkada berjalan lancar, termasuk pada pelanggaran Pilkada yang kemudian dimintakan kepada Bawaslu untuk bersikap tegas sekaligus mengantisipasi.
Terkait kesiapan Pilkada secara teknis, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin melaporkan, pihaknya telah menyosialisasikan tahapan Pilkada serentak 2020 melalui berbagai media, termasuk pendidikan pemilih kepada kaum disabilitas. Sedangkan anggaran disiapkan sebesar Rp655,383 Miliar berupa dana hibah serta dana tambahan khusus untuk Covid-19 dari APBN sebesar Rp246,596 Miliar yang juga sudah disampaikan serta dibelanjakan (APD).
Dari segi pengawasan, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan juga menyampaikan bahwa anggaran yang ada pada penyelenggara ini sebesar Rp245,845 Miliar dengan tambahan anggaran dari APBN untuk Covid-19 sebesar Rp20 Miliar.
Namun disampaikan Syafrida, persoalan rekrutmen pengawas di lapangan adalah penetapan batas usia yakni paling rendah umur 25 tahun. Hal itu kemudian menjadi kendala karena banyak yang tingkat pendidikannya di bawah SMA, sehingga membuat pihaknya memberikan kesempatan bagi usia yang lebih muda, namun sudah mendapatkan hak pilih.
Usai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Doli Kurnia Tanjung menyerahkan cenderamata kepada Gubernur, turut disaksikan Anggota DPR RI Junimart Girsang, Djarot Saiful Hidayat, Hugua, Bambang Patijaya, Hanan A Rozak, Chairul Anwar, M Nasir Djamil, Guspardi Gaus (Datuk Batuah), Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro. Selain itu, turut mengikuti rapat virtual para komisioner KPU/Bawaslu dan pemerintah kabupaten/kota dari daerah masing-masing. (Red-01)
