VIRAL24.CO.ID – SERGAI – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meminta kepada Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sumut agar dapat terus memberikan pendampingan kepada para petani dan nelayan. Sehingga ke depan para petani dan nelayan di daerah ini bisa lebih maju dan sejahtera.
“Ke depan, kami mohon pendampingan terhadap petani dan nelayan termasuk penyuluh. Karenanya, KTNA juga harus lebih berperan,” ungkap Wagub Musa Rajekshah dalam acara Mimbar Sarasehan KTNA Sumut di Aula Wong Rame Restaurant and Resort, Pantai Cermin, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Senin (25/10).
Musa Rajekshah menjelaskan, peran pertanian dan perkebunan juga telah banyak memberikan dampak positif bagi Provinsi Sumut. Salah satunya, pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak ekonomi, ternyata tidak begitu membuat Provinsi Sumut merasakan betul efeknya.
“Hal ini karena kita punya perkebunan dan pertanian, sehingga dampaknya tidak begitu dirasakan ketimbang provinsi yang mengandalkan industri dan pariwisata. Bahkan daerah yang mengandalkan industri dan pariwisata ini sampai harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus KTNA Sumut,” ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Sementara terhadap nelayan, sambung Ijeck, dia juga meminta KTNA agar lebih memperhatikan distribusi bantuan alat yang diberikan pemerintah agar tepat sasaran. Karena itu, dengan peran KTNA, Ijeck berharap kesejahteraan tani dan nelayan benar-benar bisa dicapai.
“Beberapa waktu lalu melalui KTNA saya juga telah mendapatkan penghargaan. Semoga apa yang diberikan ini dapat kami lebih berbuat lagu untuk kemajuan dan kesejahteraan tani dan nelayan Sumut,” jelasnya.
Dalam kegiatan sarasehan ini, Ijeck juga sempat berdialog dengan petani dan nelayan perwakilan KTNA Kabupaten/Kota terkait masalah yang mereka hadapi di daerah. Kepada para petani dan nelayan yang hadir, Ijeck juga meminta agar jangan takut untuk memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memajukan usahanya.
“Jangan karena takut ke bank, malah ke rentenir. Selain itu kita harapkan BUMD bisa lebih berperan dalam mengontrol harga, karena Pemerintah Provinsi tidak bisa melakukannya secara langsung,” pungkasnya. (VIN)
