VIRAL24.CO.ID – KENDAL – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) menggelar Penguatan Penyelenggaraan DASHAT dalam rangka Launching Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) serta Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) pada Eks Kawedanan Kota Kendal, Senin (11/9/2023).
DRPPA memiliki fungsi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender; Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak, Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penurunan Pekerja Anak, dan Pencegahan Perkawinan Anak.
Kepala DP2KBP2PA Albertus Hendri Setyawan menjelaskan jika Launching Kampung KB di Kendal menjadi yang ke 152 desa dan untuk program DRPPA terbilang baru kali pertama dilakukan di Eks Kawedanan Kota Kendal.
“Perhari ini kita sudah melaunching 152 desa/kelurahan kampong KB dan kita ditargetkan tahun ini 202 desa/kelurahan dari pusat, jadi kurang 50 desa/kelurahan yang belum kita launching. Rencananya nanti akan kita lakukan di eks kawedanan Weleri. Kemudian untuk DRPPA disini sudah ada 35 yang kita launching dan nanti akan segera kita launching lagi 50 desa,” ujar Albertus Hendri Setyawan
Sementara terkait Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat kelurahan, yang terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
Adapun pada kesempatan itu Peresmian Kampung KB dan DRPPA di wilayah Eks Kawedanan Kota Kendal diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki, pihaknya meminta dengan adanya program nasional ini para pemangku wilayah Desa/Kelurahan juga sebaiknya bekerja dengan baik.
“Program Nasional ini sangat baik, mengingat saat ini era global tentu penguatan SDM sangat penting. Lebih lanjut untuk stunting juga tetap menjadi perhatian target Kendal adalah Zero Stunting,” jelas Wakil Bupati Kendal.
Disisi lain Penetapan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak terdapat 10 Indikator diantaranya adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa, tersedia data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak, tersedianya Peraturan Desa Tentang DRPPA, tersedia pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan asset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa.
Kemudian persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawarahan Desa, Lembaga kemasyarkatan desa, dan Lembaga adat desa, persentase perempuan wirausaha di desa utamanya perempuan kepala keluarga.
Penyintas bencana dan penyintas kekerasan, semua anak di desa mendapatkan pengasuhan berbasis anak. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak dan korban tindak pidana perdagangan orang, tidak ada pekerja anak dan tidak ada perkawinan anak. (Muhamad Rohadi)
