Pansus Ranperda Retribusi Daerah Ajukan Revisi Perda No.1/2024

Medan, Politik6 views

VIRAL24.CO.ID – MEDAN – DPRD Medan akan mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2024 terkait retribusi sampah naik 500 persen.

“Kita akan ajukan revisi perda minggu depan. Tadi sudah bicara dengan ketua DPRD,” kata Ketua Panitia Khusus Ranperda Retribusi Daerah Afif Abdillah, Sabtu (27/4/2024).

Afif Abdillah juga akan mendorong Bapemperda DPRD Medan guna percepatan pembahasan mengenai perda pajak, termasuk besaran tarif retribusi sampah – yang belakangan mendapat penolakan di tengah-tengah masyarakat – agar dilakukan revisi.

Namun Afif terlebih dahulu mengklarifikasi sebelum adanya anggapan bahwa pansus dinilai tidak peka soal kenaikkan retribusi sampah sampai 500% yang tertera dalam pengajuan draf ranperda pajak yang dilakukan pihak eksekutif, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Muhammad Husni merespon positif jika terjadi penolakan-penolakan di masyarakat terkait besaran tarif retribusi sampah 500%.

“Sebenarnya itu bagus. Makin banyak masyarakat yang menolak (besaran tarif sampah) tentu menjadi bahan evaluasi bagi eksekutif dan legislatif,” kata Muhammad Husni saat dikonfirmasi pers, Jumat malam (26/04/2024).

Menurut Husni, besaran tarif retribusi sampah di Kota Medan sebelum disahkan dalam Perda Nomor 1 tahun 2024 sudah melalui berbagai proses tahapan dan tentu saja sudah melalui kajian-kajian. Bagi DLH, kata Husni, implementasi penerapan kenaikkan retribusi sampah rumah tangga mengacu kepada Perda No 1 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada 5 Januari 2024.

“Di perda itu sudah dijelaskan adanya kenaikkan retribusi sampah rumah tangga. Dalam perda itu sudah memuat tarif yang berlaku yang sudah menjadi produk hukum. Ini substansinya sehingga kita menerapkan perda itu,” kata Husni menjawab pers ketika dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, Rabu (24/4/2024).

Husni juga meluruskan anggapan bahwa perda belum bisa diterapkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai petunjuk teknis (juknis) penerapan perda itu sendiri. Soal kenaikkan retribusi sampah rumah tangga hampir 500 persen dianggap ‘mempelorotkan’ citra Wali Kota Medan, Husni menjawab diplomasi.

Dalam perjalanan penerapan perda, kata Husni, mungkin saja terjadi penolakan-penolakan di masyarakat. Bisa saja penolakan itu diajukan ke legislatif atau pun eksekutif. (VIN)

 

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *